KAPET perlu perhatian serius untuk mendongkrak pembangunan wilayah tertinggal

4. July 2013 02:23

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk untuk mendongkrak pembangunan wilayah tertinggal demi mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono ketika menyampaikan keynote speech Menteri Pekerjaan Umum pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Banda Aceh baru-baru ini.

Rakornas yang merupakan pertemuan rutin BP KAPET ini diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Aceh dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, dan dibuka oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah selaku Ketua Badan Pengelola (BP) KAPET Bandar Aceh Darussalam (BAD). Pada tahun ini Rakornas mengambil tema “Melalui Rapat Koordinasi Nasional BP KAPET 2013 Memacu Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Strategis Nasional KAPET Yang Menjamin Terwujudnya Iklim Investasi Kawasan Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)”.

Dalam sambutannya, Zaini Abdullah menyampaikan bahwa masyarakat Aceh telah lama memimpikan terwujudnya kawasan strategis nasional KAPET BAD yang mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal yang berlimpah. Diharapkan dengan kemajuan KAPET BAD yang merupakan satu-satunya KAPET yang berada di wilayah Barat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Melengkapi sambutan Gubernur, Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa dengan pengembangan KAPET diharapkan integrasi fungsional antar kawasan penghasil unggulan sumber daya lokal dengan kawasan industri pengolahan hingga ke outlet melalui proses industri pengolahan hulu-hilir dalam sistem kluster dapat terwujud. Dengan demikian efektifitas defisit infrastruktur dapat ditingkatkan dan cost opportunity pengembangan kawasan menjadi sangat efisien.

Basuki juga menambahkan bahwa KAPET sebagai salah satu pilihan pendekatan kebijakan pembangunan yang bersifat affirmative untuk wilayah-wilayah tertinggal menuntut perhatian Pemerintah. Khususnya dalam menjawab amanat Preambule UUD’45 tentang tanggung jawab Negara untuk menyelenggrakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nasional. Konsep pengembangan KAPET tidak melulu berorientasi bisnis, tapi lebih fokus kepada upaya peningkatan social welfare melalui pendekatan nilai tambah ekonomi kawasan yang mampu berdaya saing. Karena itu pula pengembangan KAPET sangat bersifat government driven, bukan private driven sebagaimana kebijakan pengembangan kawasan lainnya yang lebih mengutamakan dukungan investasi swasta.

Dengan demikian tanggung jawab untuk mewujudkan pengembangan KAPET akan sangat menuntut komitmen sektor terkait baik di Pusat maupun di daerah dalam jangka panjang. Terkait dengan tanggung jawab itu pula, Kementerian Pekerjaan Umum akan berkomitmen mendukung pengembangan prasarana wilayah bidang Pekerjaan Umum di KAPET melalui upaya penyelesaian proses legalisasi Raperpres 13 draft RTR KSN KAPET yang akan dijadikan landasan pengembangan program lima tahunan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya. “Direktorat Jenderal Penataan Ruang akan mendorong perlunya segera dilakukan pertemuan Eselon-1 terkait untuk mendapatkan dukungan komitmen K/L terkait dalam mewujudkan percepatan penyelesaian revitalisasi Kelembagaan dan Reformulasi konsep pengembangan KAPET sebagaimana yang diamanatkan oleh hasil RDP-V DPR RI (2008) dan RDP-VI DPR-RI (2011),” tegas Basuki.

Rakornas ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan diikuti oleh 13 Badan Pengelola KAPET se-Indonesia. (fhn/rr/nik)

RAPAT BKPRN RTR KAPET DIGELAR

31. January 2013 05:17

Setelah melewati beberapa kali pembahasan dengan daerah, proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) sampai pada level pembahasan di tingkat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) eselon II, Jakarta (29/1).

Ketika memimpin pembahasan tersebut, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat mengungkapkan, penyusunan RPerpres RTR KAPET merupakan salah satu upaya revitalisasi KAPET yang menjadi amanat hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V-DPR RI pada Juli 2008, dan RDP dengan Komisi VI-DPR RI pada Februari 2011. Kedua RDP tersebut juga mengamanatkan percepatan revitalisasi kelembagaan KAPET melalui revisi Keppres No. 150/2000 yang saat ini juga sedang disusun RPerpresnya. Nantinya RPerpres Kelembagaan KAPET dan tiga belas Rperpres RTR KAPET yang telah disahkan akan berperan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pengembangan KAPET oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Lebih jauh dijelaskan Iman, tujuan penataan ruang KAPET difokuskan pada upaya pemerintah dalam mewujudkan pengembangan klaster ekonomi kawasan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan selektif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pengembangan investasi. Sektor unggulan selektif yang dimaksud adalah sektor yang memiliki kekuatan pasar, baik lokal, nasional maupun internasional.

Disinggung mengenai keterkaitan antara RTR KAPET dengan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, Iman menjawab bahwa penyusunan RPerpres RTR KAPET dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan secara iteratif. “Pada dasarnya struktur dan pola ruang dalam RTR KAPET merupakan penguatan dari rencana struktur dan pola yang ada di RTRW sehingga tidak akan bertentangan,” tambahnya.

Beberapa peserta pembahasan, antara lain Badan Planologi Kementerian Kehutanan, Bappenas dan Biro Perencanaan Kementerian PU juga menekankan pentingnya keterpaduan, baik keterpaduan kebijakan, keterpaduan perencanaan tata ruang, maupun keterpaduan program pada implementasi rencana tata ruang. Keterpaduan kebijakan antara lain menyoroti keterpaduan berbagai kebijakan ekonomi berbasis kawasan yang berkembang, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan KAPET. Aspek perencanaan tata ruang yang dimaksud menekankan pada keterpaduan antar rencana tata ruang kawasan yang terletak pada lokasi sama, misalnya KAPET BAD dengan Kawasan Perbatasan Negara Aceh-Sumut. Terkait hal itu, penyusunan peta yang berkoordinasi dengan BIG merupakan hal wajib untuk dilakukan di dalam proses penyusunan RPerpres RTR KAPET ini, selain agar sesuai dengan standar pemetaan nasional, juga untuk menghindari permasalahan dalam implementasi penataan ruang.

Sedangkan keterpaduan program tiap sektor yang tertuang dalam indikasi program dimaksudkan agar jelas kewenangan dan tanggung jawab dari tiap sektor yang terkait untuk menjamin implementasi dari RTR KAPET yang sedang disusun ini. “Keterpaduan program tiap sektor ini selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Terpadu dan Program Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM),” jelas Iman.

Pembahasan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kementerian/Lembaga anggota BKPRN, yaitu Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, LAPAN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada pembahasan tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa 13 Rperpres RTR kapet dan Rperpres pengganti Keppres 150/2000 akan dibahas lebih lanjut satu persatu sesuai prosedur yang berlaku.(rr/nik)

Percepatan Penyelesaian Rperpres RTR KAPET Mendesak

29. November 2012 02:17

Upaya percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (RPerpres RTR KAPET) dirasakan sangat mendesak. Hal ini seiring adanya kebutuhan kepastian ruang investasi yang harus segera dipenuhi untuk memenuhi rencana-rencana pengembangan investasi kawasan. Misalnya adalah mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Demikian sambutan Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU yang dibacakan oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat dalam Rapat Kerja Badan Pengelola KAPET di Natsepa, Maluku Tengah (27-29/11).

Ditambahkan Iman, hampir seluruh KAPET berada pada keenam Koridor Ekonomi. Karena itu untuk mendukung percepatan pelaksanaan MP3EI, konsep RTR KAPET yang disiapkan diarahkan dapat mendorong sektor atau sub-sektor unggulan pada masing-masing Koridor dimana KAPET berada.

Kegiatan ini memiliki agenda utama untuk membahas langkah penyelesaian konsep revitalisasi KAPET yang merupakan amanat RDP Komisi-V DPR-RI (2008) dan RDP Komisi-VI DPR-RI (2011) melalui penyelesaian draft tigabelas Raperpres RTR KSN KAPET termasuk penyelesaian draft review Keppres 150/2000 tentang KAPET. Rapat Kerja yang mengusung tema “Revitalisasi KAPET Melalui Upaya Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden RTR KSN KAPET dalam Mendukung Implementasi Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)” ini diselenggarakan atas kerja sama BP KAPET Seram dengan Kementerian Pekerjaan Umum .

Penyelenggaraan Raker BP KAPET Tahun 2012 difokuskan pada upaya penyelesaian RTR KSN KAPET dan pengaturan mengenai pengelolaan KAPET terutama dari segi kelembagaan. Hal ini sesuai dengan agenda Pemerintah terkait KAPET yaitu penyelesaian RTR KAPET sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, serta percepatan revitalisasi KAPET berdasarkan amanat Rapat Dengar Pendapat dengan komisi V dan komisi VI DPR RI pada tahun 2008 dan 2011.

Sedangkan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, yang berkesempatan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka Raker ini menyoroti berbagai hambatan dalam perjalanan KAPET. Antara lain masalah kelembagaan, minimnya faktor sumber daya manusia pengelola KAPET yang berkualitas, kurang optimalnya infrastruktur pendukung investasi di KAPET, serta tumpang tindih kebijakan nasional yang menghambat pengembangan KAPET sebagai motor penggerak pembangunan.

Terkait hal itu, Karel mendukung upaya percepatan revitalisasi KAPET dengan segera mengajukan kepada Pemerintah ketigabelas draft Raperpres RTR KSN KAPET berbarengan dengan pengajuan draft Raperpres Pengelolaan KAPET sebagai konsep revisi Keppres 150/2000 tentang KAPET, agar dapat segera dibahas melalui forum BKPRN dan proses harmonisasi peraturan-perundang-undangan di Kementerian Hukham sehingga pada akhirnya memberikan kepastian pada terhadap upaya-upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan pada gilirannya mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Raker BP KAPET ini dihadiri oleh seluruh BP KAPET, perwakilan dari Bappeda dan Dinas PU Provinsi dari masing-masing provinsi di 13 wilayah KAPET, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Hukum dan HAM, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku. (rr/nik)

RTR KAPET : Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah Untuk Kepentingan Nasional

7. November 2012 06:16

Rencana Tata Ruang Kawasan (RTR) Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden, yang berfungsi sebagai acuan sektor dalam pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, perlu dipahami bahwa substansi pengaturan RTR KAPET sebagai rencana rinci dari RTRWN memiliki perbedaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada umumnya. Substansi RTR KAPET menekankan pada arahan kebijakan pengembangan wilayah untuk kepentingan nasional, sedangkan RTRW merupakan arahan kebijakan penataan ruang. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KAPET, Senin (5/11) di Bogor.

Dalam sambutannya, Iman menjelaskan substansi RTR KAPET yang dibahas bersama dengan perwakilan pemerintah provinsi di 13 wilayah KAPET. Ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan, Pertama, bahwa KAPET didorong menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah melalui konsep pengembangan yang terfokus, berbasis pada pengelolaan sumber daya lokal yang memiliki daya saing. Kedua, pengembangan KAPET dilakukan dengan peningkatan daya saing pada sektor hulu – hilir untuk memberikan nilai tambah dan pencitraan inovasi kepada komoditas yang dihasilkan untuk menciptakan spesialisasi hasil produksi, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ketiga, pengembangan KAPET harus didukung dengan infrastruktur yang handal. Ketiga hal ini harus tertuang di dalam substansi pengaturan Rancangan Perpres RTR KAPET, yang sinergis dengan kepentingan daerah dan sektor.

Senada dengan hal ini, Kasubdit Wilayah II, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Firman Napitupulu mengatakan, bahwa inti pengaturan dalam RTR KAPET ditekankan pada program pengembangan wilayah yang tertuang terutama dalam indikasi program yang dibagi dalam lima tahap pembangunan, mulai tahun 2013-2033. Firman juga menegaskan, bahwa konsep pengembangan KAPET harus dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan nasional dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EI) di Enam Koridor Ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, dibahas pula mengenai konsep revitalisasi kelembagaan KAPET yang akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengaturan dan Pengelolaan KAPET. Konsep ini telah dibahas bersama Tim Kerja Revitalisasi KAPET, yang melibatkan Kementerian terkait, di antaranya Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam pembahasan tersebut, Badan Pengelola KAPET dan wakil pemerintah provinsi di wilayah KAPET mendukung percepatan penyelesaian kedua Rancangan Perpres tersebut. Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET Seram, Pieter Mustamu meminta agar ada penjelasan lebih lanjut tentang posisi organisasi KAPET di daerah, skema pembiayaan, dan penyesuaian kelembagaan KAPET dengan perkembangan kebijakan daerah untuk memperkuat posisi KAPET.

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian kedua Raperpres, Ditjen Penataan Ruang bersama Badan Pengelola 13 KAPET akan melaksanakan Workshop Badan Pengelola KAPET di Ambon dengan tema “Percepatan Penyelesaian Rancangan Perpres RTR 13 KAPET untuk Mendorong Pengembangan KAPET dalam Rangka Pelaksanaan Pengembangan Perluasan Ekonomi Indonesia”.

Pembahasan di Bogor ini dilaksanakan di Bogor, 5-6 November 2012, dan dihadiri oleh Badan Pengelola dari seluruh KAPET dan perwakilan pemerintah Provinsi terkait KAPET yang terdiri dari Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. (rr/har)

REDELINIASI CAKUPAN WILAYAH KAPET KHATULISTIWA

23. October 2012 02:59

Posisi KAPET Khatulistiwa di Provinsi Kalimantan Barat yang memanjang di sepanjang garis perbatasan Indonesia dan Malaysia, berhimpitan dengan Kawasan Perbatasan Nasional, Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun, dan Kawasan Heart of Borneo dinilai tidak efektif. Hal tersebut disampaikan Kasubdit Wilayah II Firman H. Napitupulu pada Focus Group Discussion Redeliniasi Cakupan Wilayah KAPET Khatulistiwa baru-baru ini di Pontianak, Kalimantan Barat.

Firman menjelaskan bahwa di kawasan ini telah terjadi tumpang tindih kebijakan nasional, yaitu antara kebijakan pengembangan ekonomi dan kebijakan untuk konservasi kawasan lindung nasional. Tumpang tindih ini menciptakan inefisiensi dalam pembangunan nasional, khususnya bagi pengembangan KAPET yang diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi di daerah. Luasnya cakupan wilayah KAPET Khatulistiwa yang juga berhimpitan dengan kawasan lindung nasional menimbulkan pemikiran untuk meredeliniasi kawasan ini dengan mengeluarkan sebagian besar kabupaten yang memiliki kawasan lindung nasional di antaranya Kabupaten Kapuas Hulu.

Senada dengan Firman, Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa, Alamsyah mengungkapkam bahwa rencana redeliniasi cakupan wilayah ini sudah mulai dikaji dengan mempertimbangkan kabupaten/kota yang tetap dipertahankan dan kabupaten/kota yang dikeluarkan dari cakupan wilayah. Namun deliniasi kawasan yang baru ini perlu memiliki kekuatan hukum dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat.

Menurut Alamsyah, kabupaten yang direkomendasikan untuk dilepaskan dari delineasi kawasan adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Bengkayang, sedangkan yang akan dipertahankan adalah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Singkawang, Kabupaten Landak, dan Sambas. Usulan redelineasi juga turut memasukan Kabupaten dan Kota Pontianak ke dalam delineasi kawasan karena terdapat pelabuhan yang dapat dikembangkan sebagai pusat distribusi hasil produksi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Jakeus Sinyor mengatakan bahwa Kalimantan memiliki posisi strategis yang hanya bisa berkembang apabila semua aspek, baik itu sumber daya alam, infrastruktur, maupun sumber daya manusia dapat berkolaborasi secara efektif. "Infrastruktur hanya faktor pendukung. Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang menjadi faktor utama dalam pengembangan wilayah, yang harus sinergis dikelola," ujarnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Iman Soedradjat mengatakan bahwa dukungan infrastruktur dan inovasi hasil produksi kawasan turut menjadi faktor pendorong. Khusus untuk KAPET Khatulistiwa, redelineasi bukanlah langkah akhir tetapi justru menjadi awal yang lebih menjanjikan apabila dengan serius ditangani. Di samping itu, pengembangan KAPET Khatulistiwa juga harus sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan ekonomi nasional di Koridor Kalimantan yang diarahkan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

"Konsep pengembangan baru untuk KAPET Khatulistiwa dilakukan dengan pendekatan klaster ekonomi dan industri yang didukung dengan infrastruktur, peningkatan kreativitas dan ekonomi, sesuai dengan potensi yang dimiliki," ujar Iman.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh instansi baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat juga turut dibahas upaya pengembangan industri pengolahan kelapa sawit yang memiliki peluang ekspor cukup besar, namun daerah masih memiliki kendala dalam menciptakan inovasi untuk memenuhi permintaan pasar.(dl/nik)

Peningkatan Daya Saing KAPET melalui Pengembangan Sektor Hilir

22. October 2012 02:16

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) didorong menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah melalui konsep pengembangan yang terfokus, berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang memiliki daya saing. Hal ini dilakukan dengan peningkatan daya saing pada sektor hilir untuk memberikan nilai tambah dan penciptaan inovasi kepada komoditas yang dihasilkan dimana pada akhirnya menciptakan spesialisasi hasil produksi. Hal ini mengemuka dalam Konsultasi Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional KAPET Bima di Mataram (18/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kasubdit Wilayah II Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Firman Napitupulu mengungkapkan permasalahan yang selama ini menghambat pertumbuhan KAPET. Antara lain adalah tidak adanya fokus komoditas yang akan dikembangkan, minimnya dorongan kepada peningkatan industri hilir untuk pemberian nilai tambah, kurangnya inovasi, serta ketidakmampuan dalam menangkap peluang pasar.

Firman menjelaskan bahwa untuk mengembangkan sektor industri, yang perlu dilakukan adalah menetapkan fokus komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Komoditas unggulan tersebut haruslah komoditas yang memiliki daya saing tinggi, di samping potensinya yang memang besar. Ditambahkannya, Pemerintah harus mendorong industri pengolahan komoditas unggulan hingga level industri produk turunannya, tidak terbatas pada produksi bahan baku saja. Juga mendorong industri lain yang mendukung industri pengolahan komoditas unggulan. "Dorongan ini dapat diberikan melalui kebijakan yang mendukung seperti pemberian insentif, baik fiskal, non fiskal, maupun infrastruktur," imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Nur menegaskan, pengembangan komoditas tidak boleh berhenti pada produksi hulu, namun perlu diarahkan kepada industri hilir agar dapat memberikan nilai tambah dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Nur juga mengingatkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan komoditas unggulan dan merumuskan rencana pengembangan kawasan. Tiga hal tersebut adalah potensi dan daya dukung sumber daya alam, pelibatan masyarakat, serta hal lain yang strategis dalam mendorong atau menghambat pengembangan KAPET.

Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat, dalam kesempatan berbeda ketika diminta pendapat mengenai rencana pengembangan KAPET mengingatkan bahwa pengembangan KAPET merupakan upaya dalam mendukung pelaksanaan MP3EI serta pelaksanaan amanat RDP DPR RI dengan Komisi V pada tahun 2008 dan Komisi VI pada tahun 2011. Pemertahanan dan penguatan KAPET dilakukan melalui revitalisasi kelembagaan KAPET. Iman juga menjelaskan bahwa pengembangan KAPET perlu didukung dengan keterpaduan infrastruktur yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di KAPET. “Karena itu, fokus pengembangan, baik komoditas, lokasi yang harus jelas, infrastruktur pendukung yang mantap, serta kelembagaan yang kuat, perlu diutamakan," ujarnya.

RTR KAPET yang sedang disusun oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang dan akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini merupakan program kerja yang akan menjadi acuan bagi sektor di pusat dan daerah dalam pengembangan KAPET. Tidak sekedar mengatur pemanfaatan ruang, dalam RTR KAPET yang merupakan acuan percepatan pengembangan KAPET, tertuang konsep revitalisasi KAPET dari segi rencana pengembangan hingga kelembagaan KAPET. Revitalisasi KAPET yang mencakup kelembagaan adalah hal utama yang harus segera diselesaikan sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di KAPET, yang salah satunya diakibatkan oleh adanya perubahan situasi politik dari era sentraliasi ke era otonomi.

Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah unsur pemerintah daerah terkait KAPET Bima, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu ini dilaksanakan dengan agenda utama untuk membahas substansi RTR KAPET Bima yang pada akhir tahun ini akan mulai disusun Rancangan Peraturan Presidennya. (rr/nik)

Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur, Faktor Penting Kemajuan KAPET

18. October 2012 02:01

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah memerlukan dorongan kuat dari berbagai sektor dan pemerintah daerah. Upaya yang akan dilakukan untuk menarik investasi masuk ke KAPET harus didukung dengan keterpaduan infrastruktur yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi di KAPET. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Iman Soedradjat, saat membuka acara Fasilitasi dan Koordinasi Keterpaduan Infrastruktur KAPET di Jakarta(17/10).

Peraturan Pemarintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan, KAPET sebagai Kawasan Strategis Nasional perlu diprioritaskan penataan ruangnya. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2011, Direktorat Jenderal Penataan Ruang mulai menyusun Rencana Tata Ruang KAPET sebagai acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang di KAPET. Dan pada tahun ini, tiga dari 13 RPerpres tentang RTR KAPET yaitu KAPET Sasamba, RTR KAPET Manado-Bitung, dan RTR KAPET Parepare didorong untuk memasuki tahap legalisasi yang dikoordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Terkait dengan substansi RPerpres tentang RTR KAPET, pada kesempatan yang sama, Kasubdit Wilayah II, Firman Napitupulu menjelaskan bahwa keterpaduan infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendorong pengembangan kawasan. Tidak berbasis sektoral, melainkan terintegrasi di dalam kawasan. Karena itu diperlukan pembahasan dan kesepakatan antara sektor di pusat dan daerah untuk mencapai keterpaduan infrastruktur yang dibutuhkan. Hasil dari pembahasan mengenai keterpaduan infrastruktur tersebut selanjutnya akan mejadi masukan dalam lampiran indikasi program yang merupakan bagian tak terpisahkan dari RPerpres.

Firman mengingatkan bahwa perumusan keterpaduan infrastruktur harus memperhatikan prinsip-prinsip kewilayahan, keterpaduan, keberlanjutan, koordinasi, dan optimalisasi sumber daya. “Keterpaduan infrastruktur disusun berdasarkan urutan prioritas,” tegasnya.

Dalam pembahasan ini, Firman mengingatkan untuk memperhatikan hal-hal yang penting dalam menyusun urutan prioritas keterpaduan infrastruktur KAPET. Yang pertama adalah program infrastruktur harus melalui perencanaan matang dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kebutuhan, peraturan yang berlaku, serta dampak terhadap lingkungan yang dilewati. Kedua, rumusan keterpaduan infrastruktur harus telah dibahas dengan pemerintah daerah terkait dan masuk ke dalam rencana tata ruang wilayah terkait. Ketiga, program infrastruktur KAPET juga harus sesuai dengan rencana sektor. Pengajuan pembangunan infrastruktur baru, tidak perlu sampai menggantikan fungsi infrastruktur yang sudah ada, melainkan didorong untuk menjadi satu entitas yang terintegrasi.

Raden Zainuri perwakilan dari Kementerian Perindustrian yang juga hadir dalam acara tersebut mengingatkan perlunya roadmap pembangunan infrastruktur KAPET. “Dalam roadmap tersebut, tercantum infrastruktur apa yang dibutuhkan di setiap KAPET, siapa yang bertanggung jawab, hingga waktu pelaksanaannya,” jelasnya. Hal ini penting sebagai pegangan sektor dalam mendukung pembangunan di KAPET agar dapat tumbuh sesuai dengan fungsi yang diamanatkan saat pembentukan.

Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan sejumlah elemen di pemerintah provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, serta sejumlah elemen pemerintah kabupaten/kota terkait KAPET Sasamba, Manado Bitung, dan Parepare.(rr)

PENGEMBANGAN KLUSTER EKONOMI KAPET BERBASIS SISTEM DATABASE

2. October 2012 03:33

Filosofi dasar pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang dahulu masih menggunakan teori kutub pertumbuhan (growth pole theory) saat ini dirasakan sudah tidak lagi relevan. Pengembangan KAPET kini diarahkan pada konsep pengembangan klaster ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi local (local economic development), dengan bertumpu pada komoditas unggulan lokal secara selektif. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Firman H. Napitupulu pada Pembahasan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan KSN KAPET Tahun 2012 di Bali (28/9).

Konsep kluster ekonomi yang dikembangkan di wilayah KAPET akan difokuskan pada upaya pengembangan komoditas unggulan lokal beserta produk turunannya, termasuk membentuk keterkaitan (linkage) ke depan dan ke belakang antara komoditas unggulan tersebut. “Melalui konsep klaster ekonomi ini diharapkan dapat terbentuk integrasi potensi ekonomi lokal sehingga terjadi peningkatan efisiensi, nilai tambah, dan daya saing KAPET”, imbuh Firman.

KAPET yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN merupakan program pemerintah sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, akademisi perencanaan wilayah Institut Teknologi Bandung, Sugiyantoro menjelaskan bahwa pengembangan KAPET pada masa yang akan datang perlu dipahami dan bukan hanya soal penataan ruang, namun lebih ke arah pengembangan wilayah. “Konsep kluster ekonomi merupakan konsep yang tepat untuk dikembangkan bagi pengembangan KAPET, karena dengan pendekatan kluster ekonomi maka fungsi-fungsi produksi komoditi unggulan lokal dapat digerakkan dan dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik,” ujar Sugiantoro.

Lebih lanjut, Sugiyantoro mengungkapkan beberapa prinsip dasar bagi pengembangan konsep kluster ekonomi, diantaranya: pertama, pemanfaatan ruang berbasis spesialisasi komoditas; kedua, menciptakan inovasi-inovasi baru untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan lokal; ketiga, interkonektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi hulu-hilir berkelanjutan yang berbasis masyarakat; keempat, dukungan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); serta kelima penguatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha, baik itu lokal, regional, maupun global.

Selain itu, untuk mendukung pengembangan KAPET ke depan akan dibentuk sistem database sebagai basis data dan informasi wilayah KAPET yang yang berbasis Geospasial. Untuk itu, Ditjen Penataan Ruang telah mulai merintis kerjasama dengan LAPAN dalam membentuk sistem database KAPET yang terstandarisasi.

Guru Besar Universitas Hasanuddin sekaligus peneliti LAPAN, Sumbangan Baja mengungkapkan bahwa pembentukan sistem database berbasis spasial menjadi keharusan setelah adanya amanat UU No. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mewajibkan pemerintah dan pemda untuk mengembangkan sistem geospasial yang terstandarisasi. “Pengembangan sistem database KAPET diharapkan menjadi tulang punggung pengembangan kawasan yang tidak hanya menghasilkan suatu perencanaan kawasan yang tepat sasaran, namun juga dapat meningkatkan efisiensi pembangunan, menjadi perangkat monitoring dan evaluasi pembangunan, serta dapat menjadi alat promosi investasi KAPET ke dunia”, tegas Sumbangan.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua Badan Pengelola (Waka BP) KAPET dan jajarannya, serta SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan 13 KAPET. Melalui pertemuan ini diharapkan agar pada tahun 2013, BP KAPET dapat mempersiapkan fasilitasi proses kerjasama percepatan RPerpres KAPET yang saat ini tengah disusun oleh Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, dan ditargetkan tahun 2013 seluruh RPerpres KAPET telah melalui proses legalisasi. Selain itu, hasil pertemuan juga diharapkan dapat memperkuat sistem database yang tengah dirintis oleh BP KAPET. (ai)

Tahun 2013, Sebanyak 13 Rancangan Perpres RTR KSN Ditargetkan Masuk Tahap Legalisasi

1. October 2012 03:27

Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di KAPET Batulicin diutamakan pada komoditas yang berskala ekonomi tinggi, memiliki nilai kompetitif, serta memiliki industri turunan yang mampu menciptakan nilai tambah. Di samping komoditas tersebut, maka komoditas lainnya dapat dikembangkan oleh kabupaten sesuai arahan pengembangan yang diatur dalam RTRW kabupaten. Hal tersebut disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Kementerian PU Iman Soedradjat, dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KAPET Batulicin di Banjarmasin (19/9).

Sebanyak tiga belas Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) ditargetkan untuk masuk ke tahap legalisasi yaitu harmonisasi peraturan perundangan di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2013. Hal tersebut menjadi poin utama pada pembahasan usulan kegiatan tahun anggaran 2013 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional di Jakarta (26/9).

Dalam pembahasan tersebut, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat menjelaskan bahwa kebijakan pemrogaman tahun 2013 untuk Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional masih difokuskan pada penyelesaian RPerpres RTR KSN, di luar KSN Perkotaan. Fokus untuk penanganan KSN tahun 2013 tersebut terdiri atas KSN yang sudah akan ditetapkan menjadi Perpres, KSN yang RPerpresnya sudah masuk tahap pembahasan BKPRN, serta KSN yang sama sekali belum ditangani sebagai upaya memenuhi target RPJMN.

Berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Penataan Ruang, Imam S. Ernawi, pada pembahasan program pada Senin lalu di Jakarta, output yang ditargetkan harus menggambarkan kinerja dan tidak terbatas pada parameter administrasi. Terkait hal ini, output yang ditargetkan untuk Dit. Taruwilnas pada tahun 2013 adalah sebanyak 5 Pedoman, 13 Perpres dan 16 Rperpres KSN non perkotaan.

Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Penataan Ruang melalui Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional menyusun materi teknis RTR untuk 29 KSN, RPerpres RTR untuk 16 KSN, serta penyelesaian legalisasi Perpres RTR untuk 17 KSN dan 3 Pulau. Sedangkan untuk tahun 2013, ditargetkan 5 KSN selesai materi teknisnya, 25 RPerpres KSN telah dibahas di BKPRN, serta 13 KSN masuk ke tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Pada kesempatan yang sama pula, diputuskan untuk memfokuskan pelaksanaan penanganan KSN yang sudah dan akan masuk tahap legalisasi. Untuk 10 KSN yang pada akhir tahun 2012 RPerpresnya diprediksi sudah siap dibahas di BKPRN yaitu KSN Raja Ampat, KSN Prambanan, KSN TN Lorentz dan 7 KAPET, pada tahun 2013 disiapkan dana agar tidak terputus penanganannya dan dikelompokkan menjadi satu kegiatan dengan anggaran Rp.3.800.000.000.

Menyoroti kegiatan “Rounding Up Penyelesaian RTR KSN” tersebut, Kasubdit Wilayah II Firman Napitupulu mengingatkan supaya kegiatan yang mencakup 10 KSN ini jelas target keluarannya namun harus masuk akal sesuai dengan posisi RPerpres atau materi teknis saat ini. Firman menambahkam agar jangan sampai ketidakjelasan keluaran mempersulit pelaksanaan pekerjaan, sehingga target Direktorat Jenderal Tahun 2013 tidak tercapai. Untuk saat ini, detail usulan kegiatan tahun 2013 ini masih belum final dan masih akan dibahas lebih lanjut di level Direktorat Jenderal.

Di samping membahas usulan kegiatan tahun 2013, pada rapat yang diikuti oleh semua Kasubdit di Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional ini, dibahas pula evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2012. Terkait hal ini, Iman meminta setiap pelaksana kegiatan untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran untuk mengejar prognosa penyerapan sebesar 92% pada akhir tahun anggaran. “Perlu diingat dan diperhatikan juga bahwa penjadwalan akan menjadi sangat ketat, jangan sampai menyulitkan di akhir," tambahnya.(rr/nik)

PENGEMBANGAN KAPET BATULICIN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN

23. September 2012 03:17

KAPET Batulicin yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008, memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan berbasis pada sumber daya alam, terutama perkebunan (kelapa sawit dan karet), hutan produksi (perkayuan), pertambangan bijih besi, serta perikanan budidaya dan tangkap. “Perlu terobosan terhadap pengembangan KAPET Batulicin 20 tahun ke depan melalui pengembangan sentra komoditi unggulan, investasi industri, outlet yang berorientasi ekspor, serta infrastruktur pendukungnya,” imbuh Iman.

Senada dengan hal tersebut, Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Firman Napitupulu mengatakan bahwa pengembangan KAPET Batulicin akan dilakukan melalui pendekatan cluster, dengan memperhatikan keterkaitan komoditas unggulan dan supply chain dari masing-masing komoditas tersebut. ”Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan melalui pengembangan investasi industri pengolahan merupakan hal mutlak, terutama dengan munculnya kebijakan pemerintah mengenai pelarangan ekspor bahan mentah,” tegas Firman.

Secara geografis, KAPET Batulicin berada pada lokasi strategis, dilalui oleh jalur pelayaran internasional (ALKI II) yang menghubungkan dengan negara-negara di Asia Pasifik, serta lalu lintas transportasi menuju Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Posisi strategis ini dapat dipandang sebagai peluang dan potensi pasar. Selain itu, kawasan ini juga didukung oleh berbagai rencana pengembangan infrastruktur dalam upaya meningkatkan konektivitas kawasan yang meliputi jalan nasional, rencana jalan bebas hambatan, rencana jaringan kereta api menuju Banjarmasin, Kawasan Industri Batulicin, dan rencana pengembangan kawasan Pelabuhan Batulicin sebagai pelabuhan yang berorientasi ekspor.

Kabid Infrastruktur dan Penataan Ruang, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Solihin, menegaskan perlunya pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan di KAPET Batulicin. Perlu peningkatan nilai kompetitif Pelabuhan Batulicin melalui peningkatan fasilitas pelabuhan, serta keterhubungan dengan sentra produksi dan industri pengolahan. ”Selain itu, untuk menjamin kelangsungan kawasan industri dan pelabuhan di KAPET Batulicin, perlu untuk menyepakati rencana pengembangan SPAM, sumber air baku, supply energi, akses jalan, serta jaringan telekomunikasi,” ujarnya.

“Pemerintah daerah menyadari akan pentingnya Rancangan Perpres tentang RTR KAPET Batulicin ini sebagai basis rencana pengembangan investasi di KAPET Batulicin,” ungkap Kabid Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan Fachmi. Lebih lanjut, Fachmi berharap agar penyusunan RPerpres KAPET ini ke depannya dapat sinergis dan sejalan dengan RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh dinas/instansi terkait pengembangan KAPET Batulicin di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, serta Badan Pengelola KAPET Batulicin. Hasil dari pertemuan ini diharapkan dapat memperkaya substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KAPET Batulicin yang saat ini tengah disusun oleh Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. (ai)