RTR KAPET : Arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah Untuk Kepentingan Nasional

7. November 2012 06:16

Rencana Tata Ruang Kawasan (RTR) Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) berdasarkan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden, yang berfungsi sebagai acuan sektor dalam pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, perlu dipahami bahwa substansi pengaturan RTR KAPET sebagai rencana rinci dari RTRWN memiliki perbedaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada umumnya. Substansi RTR KAPET menekankan pada arahan kebijakan pengembangan wilayah untuk kepentingan nasional, sedangkan RTRW merupakan arahan kebijakan penataan ruang. Demikian disampaikan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KAPET, Senin (5/11) di Bogor.

Dalam sambutannya, Iman menjelaskan substansi RTR KAPET yang dibahas bersama dengan perwakilan pemerintah provinsi di 13 wilayah KAPET. Ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan, Pertama, bahwa KAPET didorong menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah melalui konsep pengembangan yang terfokus, berbasis pada pengelolaan sumber daya lokal yang memiliki daya saing. Kedua, pengembangan KAPET dilakukan dengan peningkatan daya saing pada sektor hulu – hilir untuk memberikan nilai tambah dan pencitraan inovasi kepada komoditas yang dihasilkan untuk menciptakan spesialisasi hasil produksi, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan ketiga, pengembangan KAPET harus didukung dengan infrastruktur yang handal. Ketiga hal ini harus tertuang di dalam substansi pengaturan Rancangan Perpres RTR KAPET, yang sinergis dengan kepentingan daerah dan sektor.

Senada dengan hal ini, Kasubdit Wilayah II, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Firman Napitupulu mengatakan, bahwa inti pengaturan dalam RTR KAPET ditekankan pada program pengembangan wilayah yang tertuang terutama dalam indikasi program yang dibagi dalam lima tahap pembangunan, mulai tahun 2013-2033. Firman juga menegaskan, bahwa konsep pengembangan KAPET harus dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan nasional dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EI) di Enam Koridor Ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, dibahas pula mengenai konsep revitalisasi kelembagaan KAPET yang akan diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengaturan dan Pengelolaan KAPET. Konsep ini telah dibahas bersama Tim Kerja Revitalisasi KAPET, yang melibatkan Kementerian terkait, di antaranya Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam pembahasan tersebut, Badan Pengelola KAPET dan wakil pemerintah provinsi di wilayah KAPET mendukung percepatan penyelesaian kedua Rancangan Perpres tersebut. Wakil Ketua Badan Pengelola KAPET Seram, Pieter Mustamu meminta agar ada penjelasan lebih lanjut tentang posisi organisasi KAPET di daerah, skema pembiayaan, dan penyesuaian kelembagaan KAPET dengan perkembangan kebijakan daerah untuk memperkuat posisi KAPET.

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian kedua Raperpres, Ditjen Penataan Ruang bersama Badan Pengelola 13 KAPET akan melaksanakan Workshop Badan Pengelola KAPET di Ambon dengan tema “Percepatan Penyelesaian Rancangan Perpres RTR 13 KAPET untuk Mendorong Pengembangan KAPET dalam Rangka Pelaksanaan Pengembangan Perluasan Ekonomi Indonesia”.

Pembahasan di Bogor ini dilaksanakan di Bogor, 5-6 November 2012, dan dihadiri oleh Badan Pengelola dari seluruh KAPET dan perwakilan pemerintah Provinsi terkait KAPET yang terdiri dari Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. (rr/har)

Add comment

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading